Lompat ke isi utama

Berita

BAWASLU MURUNG RAYA PERKUAT KAJIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Edukasi

RDK Bawaslu Kabupaten Murung Raya Terkait Kajian Hukum Dalam Penegakan Hukum Pemilu di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Murung Raya., Rabu 18/11/2026.

Puruk Cahu – Bawaslu Kabupaten Murung Raya menyelenggarakan kegiatan Diskusi dan Penguatan Kajian Hukum dalam Penegakan Hukum Pemilu pada Rabu (18/11)*. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran Bawaslu dalam menyusun kajian hukum guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

Kegiatan menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Rico Septian Noor selaku akademisi dan Fahmi Firdaus selaku praktisi hukum, serta diikuti oleh Ketua, jajaran pimpinan, dan staf Bawaslu Kabupaten Murung Raya.

Dalam pemaparannya, Dr. Rico Septian Noor menekankan bahwa kajian hukum harus disusun secara objektif, sistematis, dan berdasarkan norma hukum, fakta, serta alat bukti yang relevan. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi regulasi pemilu, khususnya terkait pembuktian pelanggaran politik uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Sementara itu, Fahmi Firdaus menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan pelanggaran pemilu sangat bergantung pada kelengkapan laporan, alat bukti, keterangan saksi, serta ketepatan dalam memenuhi ketentuan hukum acara. Ia juga menekankan pentingnya peran pelapor dalam mengawal laporan yang telah disampaikan kepada Bawaslu.

Dalam sesi diskusi, dibahas persoalan perbedaan penilaian antara hasil penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dengan putusan atau pertimbangan lembaga lain, termasuk dalam penanganan dugaan pelanggaran TSM pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kalimantan Tengah.

Menanggapi hal tersebut, narasumber menekankan bahwa perbedaan penafsiran merupakan bagian dari dinamika penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu terus memperkuat argumentasi hukum, meningkatkan kualitas kajian, serta menyusun rekomendasi perbaikan regulasi berdasarkan persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Murung Raya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kualitas kajian hukum, serta meningkatkan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan lembaga terkait. Dengan demikian, kajian hukum tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian pelanggaran, tetapi juga landasan dalam memperkuat pencegahan dan menjaga integritas pemilu.

Penulis : Nay